Oleh: fahrymuda | Januari 19, 2011

Negeri tanpa Konstitusi

Oleh Arifuddin Hamid*

Mungkin sudah saatnya mempertanyakan reformasi. Setelah 12 tahun roda negeri berputar, tanda-tanda kemajuan belum juga tampak. Bahkan terkesan mundur, kembali terjebak barbarisme perilaku dan pola pikir. Segurat masalah masih membayangi, persoalan hukum tetap bersoal. Entah dimana kunci jawabannya, barangkali tahun baru akan memberitahu. Namun sampai sekarang, jawaban tak kunjung datang.

Rumah tahanan bak milik pribadi, individuasi jabatan negara, sampai skandal lembaga justicia mapan layaknya serial televisi. Terjadi berkesinambungan, episode berganti dengan sistematis. Begitu sering, entah sudah episode yang ke berapa. Fakta hukum ini terjadi begitu datar, tanpa dramatisasi, tanpa keriuhan berarti. Bagai wacana biasa, berjalan searah nafas kehidupan. Hari ini kasus terjadi, esoknya hilang tanpa kesan. Hukum disandera secara kolektif, bersama digadai dengan harga murah.

Perselingkuhan Kolektif

Kebaikan tidak selamanya menang, fiksi kadung tak menyambut realitas. Kisah pandawa tinggal cerita di negeri mimpi, tak jua hadir menyingkirkan para kurawa. Di negeri ini, hukum dijalankan di atas podium langit. Kisah pilu para jelata dan tak berpunya berjalan terbalik dengan narasi legal yang etik dalam konsep. Sebaliknya koruptor kakap bebas membuana di seantero jagad.

Sementara rakyat sibuk menimba asa, sistem tergerogoti demikian parah. Kaburnya Gayus dan merebaknya calo penjara menjadi sebentuk tanda, hukum sekarat terbaring. Andaikan manusia, organnya lumpuh serentak, diam tak kuasa melawan parasit. Malah menjadi markas bakteri culas. Padahal retorika sekian kali diumbar, presiden sendiri yang menjadi nahkoda. Namun ternyata retorika sebatas wacana, terkubur dalam gelapnya kenyataan.

Sungguh astaga, kejahatan terjadi di semua institusi. Tidak saja kejaksaan dan kehakiman, bisul kesisteman sampai pada institusi keimigrasian. Kasus plesiran Gayus seakan membuka kotak pandora baru, bahwa ternyata hukum diperkosa dengan begitu hening, terselubung, nyaris tanpa suara. Sang aktor cerdas meracik taktik, mengelabui “sang dewi” yang matanya tertutup. Tangan-tangan usil itu menoreh kanvas keadilan dengan noktah hitam ambisi dan kekuasaan, begitu apik dan terorganisir.

Sebab demikian, fakta lolosnya Gayus dari bilik penjara harus dicermati dengan kritis. Sulit dicari pembenarannya, seorang pegawai pajak rendahan mampu lolos dari jebakan terali. Berarti ada sesuatu dibelakang sesuatu, sebentuk kecurigaan yang memang tak kuasa untuk ditolak. Poros bayangan berjaring, mungkin justifikasi yang tepat.  Skandal yang tersuguh di hadapan khalayak adalah sebentuk manipulasi sistemik, atau dalam istilah Anthony Giddens (1994), ketidakpastian yang direkayasa. Mereduksi skandal sekadar ketidakcermatan administratif justru akan semakin menista idealitas hukum. Adalah ketidaklogisan yang lucu sekiranya persoalan an sich karena indera yang sedang lengah. Padahal mengurus paspor bukanlah perkara gampang, apalagi untuk seorang terdakwa.

Perselingkuhan antar institusi hukum tentu saja tak pernah dibayangkan Baron de Montesquieu, sang penegas trias politica. Semangat pemisahan kekuasaan yang menjadi imaji justru dijadikan landasan mencegah kolusi. Bahkan dalam bentuknya yang sedikit ramah, dengan modifikasi berupa pembagian kekuasaan, lirikan nepotis tetaplah sulit untuk dilakukan. Dengan prinsip check and balance,harusnya tiap institusi saling mengawasi.

Dekonstruksi Konstitusi

Padahal UUD 1945 secara tegas bersabda, Indonesia adalah negara hukum. Bahwa bangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya berkerangka legal, seakan wacana klasik di tengah hegemoni kapital. Hukum diperjual belikan dengan begitu murah, mudah bagai barang rombeng di pasar loak. Mungkin Hans Kelsen akan menangis pilu, menyesal tiada kira sekiranya tahu postulat idealnya diadopsi. Teori jenjang norma dinista begitu hina, diamini tanpa dijalankan. Di negeri yang dikenal santun ini, hukum dilabrak demikian terarah, mafia dipuja bagai pahlawan. Lantas, ketika hakim, jaksa, sipir, dan aparat hukum itu berulah menghamba rupiah, apakah konstitusi masih ada?

Pertanyaan tersebut menyirat dua implikasi logis. Pertama, institusi-institusi yang disebut penulis adalah pelaksana mandat konstitusi dalam artiannya yang operasional-teknis. Wujud hukum dipandang sejauh mana pagelaran digelar. Sehingga apa yang terlihat dari institusi-institusi itu adalah juga visual nyata dari hukum.

Kedua, rusaknya imaji akan konstruktivisme kebangsaan. Bahwa harusnya kemana bangsa ini dibawa, berangkat dari wacana ideal yang berdimensi publik. Oleh karenanya, penistaan kolektif atas nilai-nilai luhur yang digagas founding fathers menunjukkan adanya pergeseran perspektif. Indonesia yang (awalnya) dibangun atas penghayatan transendental direvisi sekadar motif keduniaan. Narasi religius dan keajegan budaya lokal tersandera di laci peradaban. Tak ayal, aparat hukum berjalan di atas rel kegelapan, pekat hitam tanpa cahaya keadilan. Entah apa yang diobral, hemat penulis bukan lagi “hukum”. Karena konstitusi diculik paksa, otoritas menjadi pantas untuk dipertanyakan legitimasinya.

Reformasi konstitusi memang sempat memberi harapan, namun ternyata sekadar fatamorgana, tak jua mampu melepas dahaga republik. Revisi konsepsional gagal mewujud dalam praktis kontekstual, ayat hukum hanya bertaji bagi kelas bawah. Maka jangan heran, reproduksi mafioso lancar tanpa hambatan.

Awal 2011, reformasi semakin kehilangan arah. Atas nama kepentingan, hukum ditawan, dipenjara di sudut zaman. Para borjuis politik, anarko bisnis, dan penjilat korporasi berkeliaran bagai cecurut yang kekurangan makanan. “Bersama (kita) bisa melanggar hukum”, barangkali slogan suci kaum elit hari ini.

Maka ketika sekarang negeri berjalan di atas ukiran kekuasaan, revolusi dan demonstrasi mungkin pilihan terbijak. Tapi sekali lagi, kita pantas mengelus dada. Ternyata kaum culas menghegemoni semua, bahkan ruang publik kehilangan fungsi utamanya, dibajak menjadi instrumen kekuasaan. Diskursus diracik oleh kepentingan hasrat, para idealis dimatikan secara sosial. Syahdan, proyek dekonstruksi berjalan sukses, negeri tidak lagi berpijak konstitusi. Dan oligarki tumbuh kian subur, hukum semata milik para elit.

Walau do’a adalah selemah-lemahnya iman perjuangan, barangkali itulah satu-satunya solusi. Setidaknya, kita masih mampu bergumam, “harapan itu masih ada”. Selamat berdo’a!

*Penggiat Hukum dan Kebijakan Publik, FHUI

UI, Depok, 10 Januari 2011.

 

 


Responses

  1. tragedi negeri yang mulai pudar…..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: